JAKARTA – Walikota Sungai Penuh, Alfin, S.H., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Mitigasi Kekeringan Lahan Pertanian di Kantor Pusat Kementerian Pertanian RI, Jakarta Selatan, Senin (20/04/2026). Langkah ini merupakan respons cepat Pemerintah Kota atas prediksi kekeringan ekstrem tahun 2026 dari BMKG sekaligus tindak lanjut arahan Menteri Pertanian. Kehadiran Wako Alfin menegaskan komitmen kuat Pemkot Sungai Penuh dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim global terhadap sektor pertanian yang menjadi tumpuan ekonomi warga.
Selama rapat berlangsung, Wako Alfin membahas berbagai strategi konkret untuk melindungi lahan pertanian di Bumi Sahalun Suhak Salatuh Bedil. Pemerintah Kota memprioritaskan optimalisasi jaringan irigasi, penyediaan sumber air alternatif, hingga penyusunan program prioritas daerah guna menjaga ketahanan pangan nasional. Melalui sinergi dengan pemerintah pusat, Walikota optimis sektor pertanian daerah tetap produktif meski menghadapi tantangan cuaca yang tidak menentu.
Strategi Mitigasi Kekeringan Kota Sungai Penuh:
-
Optimalisasi Irigasi: Memperbaiki dan memaksimalkan fungsi saluran air menuju sawah penduduk.
-
Sumber Air Alternatif: Mengidentifikasi potensi titik air baru guna mengantisipasi kekeringan lahan.
-
Usulan Program Prioritas: Menyinkronkan program daerah dengan bantuan teknis dari Kementerian Pertanian.
-
Sinergi Pusat-Daerah: Memperkuat jalur koordinasi untuk mendapatkan dukungan infrastruktur pertanian secara cepat.
“Pemerintah Kota Sungai Penuh berkomitmen untuk terus mendukung program nasional di bidang pertanian, termasuk upaya mitigasi kekeringan agar hasil pertanian masyarakat tetap terjaga,” ujar Wako Alfin di sela-sela kegiatan tersebut. Ia meyakini bahwa kesiapan sejak dini menjadi kunci utama agar kesejahteraan petani tidak terganggu oleh ancaman bencana alam.
Rakornas ini diharapkan mampu melahirkan kerja sama yang solid antara pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan iklim global. Pemkot Sungai Penuh berkomitmen untuk segera mengimplementasikan hasil rapat tersebut melalui kebijakan lokal yang berpihak pada keberlanjutan pangan. Dengan langkah taktis ini, stabilitas pasokan pangan daerah diharapkan tetap aman dan terkendali sepanjang tahun 2026.***
