SURABAYA – Ribuan lulusan baru perguruan tinggi memanfaatkan Program Magang Nasional 2025 untuk mencari pengalaman kerja dan peluang karier di tengah sulitnya lapangan pekerjaan.
Program ini menargetkan 20.000 peserta dengan anggaran Rp198 miliar. Setiap peserta menerima uang saku setara upah minimum provinsi (UMP) selama enam bulan magang, dari Oktober 2025 hingga April 2026.
Lulusan UIN Walisongo, Mohammad Bagus Satria, mengaku mendaftar setelah puluhan lamaran kerjanya ditolak. “Sekarang susah cari kerja. Tidak apa lari dari jurusan, yang penting kerja,” ujarnya.
Di Papua, Muhammad Zain Amirul Djafar, alumni Universitas Yapis, juga mengaku sulit mendapat pekerjaan tetap. Ia berharap magang bisa menjadi pintu masuk ke dunia kerja. Namun, ia menilai pilihan magang di wilayahnya masih terbatas.
Kebijakan hanya untuk lulusan maksimal satu tahun juga menuai kritik. Fian Ferdinando Sada, lulusan Universitas Cenderawasih 2024, menilai aturan itu tidak adil bagi sarjana yang belum bekerja lebih dari setahun.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan program ini bagian dari paket kebijakan akselerasi ekonomi nasional 8+4+5 2025 yang digagas Presiden Prabowo Subianto. “Presiden mengarahkan agar program ini berlanjut pada 2026 dan seterusnya,” ujarnya.
Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menilai program ini menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan industri. “Pemagangan membantu lulusan membangun pengalaman kerja dan sikap profesional,” katanya.
Namun, pengamat ketenagakerjaan UGM, Tadjudin Nur Effendi, mengingatkan efektivitasnya terbatas. “Magang bersifat sementara dan tidak menjamin peserta langsung mendapat pekerjaan,” ujarnya.
Senada, peneliti BRIN El Bram Apriyanto menilai kunci keberhasilan program ini terletak pada pengawasan. “Tanpa pengawasan ketenagakerjaan yang kuat, program bisa disalahgunakan,” katanya.
Pemerintah berjanji terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan magang agar tepat sasaran dan memberi manfaat langsung bagi peserta (aka)
