SUNGAI PENUH – Tampilan Kantor Wali Kota Sungai Penuh kini memicu perbincangan hangat di tengah masyarakat. Warga melontarkan kritik tajam karena dominasi warna pada gedung pusat pemerintahan tersebut sangat identik dengan identitas salah satu partai politik. Publik menganggap hal ini mencederai prinsip netralitas yang seharusnya melekat pada fasilitas negara.
Sentimen Publik Terhadap Simbol Politik
Masyarakat berpendapat bahwa pilihan warna cat saat ini menggiring opini negatif dan menciptakan kesan keberpihakan politik yang kuat. Isu ini menjadi sangat sensitif mengingat warga terus menuntut pemerintah daerah untuk mewujudkan birokrasi profesional yang bersih dari pengaruh kepentingan politik praktis.
Mengingat Wali Kota sebelumnya, Ahmadi Zubir, merupakan tokoh kader PDI Perjuangan, sebagian besar masyarakat kini menggantungkan harapan pada kepemimpinan Wali Kota Alfin. Mereka mendesak agar Wali Kota Alfin segera mengubah wajah kantor pemerintahan tersebut dengan palet warna yang lebih netral dan inklusif.
Gelombang Aspirasi di Ruang Digital
Keresahan ini juga merambah ke jagat media sosial. Salah seorang warga secara terbuka menyampaikan keberatannya melalui platform digital. “Kalau bisa menggantilah warna cat kantor wali kota itu. Warna yang lama agak rada-rada gimana gitu. Jangan ‘abeang (merah)’ itu lagi,” tulis Angga dalam sebuah unggahan di akun Facebook pribadinya.
Bagi warga, kebijakan mengecat ulang gedung merupakan langkah krusial untuk menghapus stigma keberpihakan terhadap kekuatan politik tertentu. Selain itu, tindakan nyata ini akan menjadi simbol kuat komitmen pemerintah dalam menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kota Sungai Penuh.
Menanti Kebijakan Inklusif
Kini, publik menunggu respons bijak dari Wali Kota Alfin dalam menanggapi aspirasi tersebut. Perubahan ini masyarakat harapkan mampu menciptakan suasana pemerintahan yang lebih profesional, terbuka, dan mampu merepresentasikan seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang afiliasi politik***
