JAMBI – Pemprov Jambi di bawah kepemimpinan Al Haris, mencetak tonggak baru dengan menghadirkan empat payung hukum strategis. Gubernur Al Haris mengesahkan empat Perda inisiatif DPRD tersebut dalam pertemuan resmi di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin (26/01/2026).
Gubernur mengapresiasi tinggi kontribusi anggota dewan yang telah mengawal proses penyusunan aturan ini hingga mendapat persetujuan Kementerian Dalam Negeri.
Mendorong Inklusi dan Potensi Lokal Al Haris menegaskan bahwa Perda Pengarusutamaan Gender merupakan langkah penting untuk melindungi hak asasi manusia secara berkelanjutan. Sejalan dengan itu, Gubernur mendorong optimalisasi pembangunan melalui Perda Desa Wisata. Ia memandang pemberdayaan desa sebagai solusi cemerlang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata di pelosok Jambi.
Kepastian Hukum dan Keamanan Sosial Terkait dunia usaha, Al Haris memperkokoh posisi hukum BUMD melalui perubahan status PT Jambi Indoguna Internasional (Perseroda). Harapannya, transformasi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memperbaiki layanan kepada publik.
Terakhir, Al Haris memperkenalkan Perda Penyelenggaraan Toleransi sebagai alat untuk meredam konflik SARA. Ia menekankan bahwa keharmonisan komunikasi antarwarga menjadi target utama pemerintah agar Jambi tetap kondusif dan aman bagi semua golongan***
