JAKARTA — Pengamat ekonomi menilai utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) yang mencapai Rp118 triliun berpotensi menjadi “bom waktu” bagi keuangan negara. Para ekonom menilai langkah paling realistis untuk mencegah krisis adalah restrukturisasi pinjaman kepada China Development Bank (CDB).
Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, mengajukan dua opsi kepada pemerintah untuk menyelesaikan utang tersebut. Pertama, pemerintah menambah penyertaan modal ke PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai pemimpin konsorsium. Kedua, pemerintah mengambil alih infrastruktur proyek dan membiarkan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) fokus sebagai operator.
“Kami menawarkan dua skema. Pemerintah bisa menambah modal agar perusahaan mandiri secara operasional, atau infrastruktur diserahkan menjadi milik negara,” ujar Dony di Jakarta Convention Center.
Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak usulan itu. Ia menegaskan Danantara sebagai pengelola investasi BUMN harus menanggung utangnya sendiri tanpa melibatkan APBN.
“Kalau semua proyek bermasalah diserahkan ke pemerintah, apa gunanya pemisahan antara swasta dan pemerintah?” ucap Purbaya di Bogor.
Purbaya mengingatkan Danantara menerima dividen hingga Rp80 triliun per tahun, cukup untuk menutup beban utang KCIC.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, menambahkan utang proyek kereta cepat bersifat business to business (B2B) sehingga tidak membebani APBN.
Kerugian Membengkak, Pendapatan Tak Seimbang
Proyek KCJB yang beroperasi sejak Oktober 2023 menelan investasi US$7,27 miliar atau sekitar Rp118 triliun, termasuk pembengkakan biaya US$1,2 miliar. Sekitar 75 persen pendanaan berasal dari pinjaman CDB.
Konsorsium KCIC terdiri dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang memegang 60 persen saham, dan China Railway 40 persen. PSBI beranggotakan KAI, WIKA, Jasa Marga, dan PTPN VIII.
Hingga semester I-2025, PSBI mencatat kerugian Rp1,63 triliun, sementara beban rugi bersih ke KAI mencapai Rp951,5 miliar.
Data Political Economy and Policy Studies (PEPS) menunjukkan bunga pinjaman KCJB mencapai 2%–3,4% per tahun atau hampir Rp2 triliun. Sementara itu, penjualan tiket sepanjang 2024 hanya 6,06 juta lembar dengan pendapatan kotor sekitar Rp1,5 triliun.
“Uang dividen Danantara tidak cukup menutup bunga utang. Kalau semua dialihkan untuk membayar kereta cepat, proyek lain akan macet,” kata Anthony Budiawan, Direktur PEPS.
Anthony menilai langkah Menkeu Purbaya tepat karena APBN tak boleh menanggung utang swasta. Apalagi beban fiskal terus meningkat — pembayaran bunga utang negara pada 2026 diperkirakan mencapai Rp599,4 triliun, naik 8,6 persen dari tahun sebelumnya.
Restrukturisasi Jadi Solusi Realistis
Anthony menyarankan KAI dan Danantara menegosiasikan restrukturisasi pinjaman dengan CDB agar bunga turun ke level lebih ringan, mendekati tawaran Jepang 0,1% per tahun.
“Kalau tidak bisa, proyek ini berisiko gagal bayar dan bisa diambil alih China sepenuhnya,” ujarnya.
Menteri Investasi Rosan Roeslani memastikan pemerintah sudah membuka negosiasi dengan pihak China untuk menyusun ulang skema pembiayaan KCIC agar lebih berkelanjutan. Ia menyebut hasil negosiasi itu bisa memengaruhi rencana pembangunan kereta cepat Jakarta–Surabaya.
Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron mendukung langkah restrukturisasi selama perhitungannya rasional. Menurutnya, efisiensi operasional dan perluasan rute menjadi kunci agar proyek KCIC lebih produktif.
“Kalau rute diperpanjang ke Surabaya, penumpang bertambah dan pendapatan meningkat,” kata Herman (saka)
