MERANGIN – Wakil Bupati Merangin, A. Khafidh, memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Forum Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur tahun 2026. Melalui pertemuan yang berlangsung di Aula Sapta Taruna Dinas PUPR tersebut, ia menekankan pentingnya perencanaan matang untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2027. Sebab, pemerintah daerah kini menghadapi tantangan keterbatasan biaya pembangunan yang menuntut efisiensi serta kedisiplinan tinggi.
Dalam arahannya, Wabup A. Khafidh mengingatkan para kepala dinas agar belajar dari evaluasi kinerja tahun 2025. Pasalnya, ia tidak ingin lagi melihat adanya keterlambatan administrasi yang menghambat proses pembangunan fisik di lapangan.”Saya minta pekerjaan tidak menumpuk di akhir tahun. Jangan sampai ada lagi keterlambatan administrasi atau pengajuan CCO penambahan waktu yang tidak perlu. Perencanaan harus disusun matang sejak awal,” tegas Wabup A. Khafidh di hadapan para pejabat Merangin.
Selain itu, ia mendesak agar usulan pembangunan dari tingkat desa dan kecamatan tetap menjadi prioritas utama melalui pengawalan yang ketat. Oleh karena itu, pendekatan bottom-up harus berjalan maksimal agar program infrastruktur selaras dengan potensi daerah serta kearifan lokal. Maka dari itu, Kepala Dinas PUPR Merangin, Risdiansyah, berkomitmen untuk menyempurnakan indikator kinerja dan menyesuaikan pendanaan berdasarkan pagu indikatif yang ada.
Lebih lanjut, Wabup juga menyinggung persoalan penggunaan Dana Desa (DD) yang kini memiliki regulasi baru berdasarkan aturan tahun 2025. Menurutnya, para Camat selaku pembina harus memastikan bahwa operasional kantor desa kini bersumber dari PADes, bukan lagi dari Dana Desa. Pada akhirnya, ia memotivasi seluruh OPD untuk proaktif menjemput peluang anggaran ke pemerintah pusat guna memperkuat infrastruktur Merangin di masa depan.***
