JAKARTA – Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani memastikan pemerintah belum menetapkan skema final untuk melunasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) kepada Pemerintah China. Ia menyebut timnya masih menyusun berbagai opsi agar penyelesaian utang tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.
“Kita ingin solusi yang menyeluruh dan tuntas, bukan langkah sementara yang justru memunculkan persoalan baru,” kata Rosan di Kantor Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, Jumat (17/10).
Rosan menyiapkan hasil kajian tersebut untuk dipresentasikan kepada sejumlah menteri, termasuk Menhub Dudy Purwagandhi dan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Ia juga membangun komunikasi langsung dengan otoritas China melalui National Development and Reform Commission (NDRC) untuk memastikan proses pelunasan berjalan sesuai kesepakatan kedua negara.
“Penyelesaiannya tidak hanya soal hitung-hitungan keuangan, tapi juga menyangkut hubungan antarnegara. Kami ingin dampaknya positif untuk KAI dan seluruh layanan transportasi nasional,” ujar Rosan.
Rosan, yang juga menjabat CEO Danantara, belum mau membuka detail opsi pembayaran yang sedang disiapkan. Ia menargetkan hasil kajian bisa selesai sebelum akhir 2025.
Di sisi lain, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut penyelesaian utang Whoosh tinggal menunggu Keputusan Presiden (Keppres) pembentukan tim perunding dengan China Development Bank (CDB). Luhut mengatakan penundaan Keppres terjadi akibat pergantian kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto.
“Saya sudah minta Pak Rosan segera bentuk tim dan siapkan Keppres-nya. Dia bilang akan bicara dengan Presiden,” ujar Luhut dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran di Jakarta, Kamis (16/10).
Luhut menegaskan pemerintah tidak akan menggunakan dana APBN untuk membayar utang proyek tersebut. “Whoosh tinggal restrukturisasi saja, tidak ada yang pakai APBN,” tegasnya.
